POLITIK ISLAM HINDIA BELANDA

(Resensi Buku : Politik Islam Hindia Belanda, H.Aqib Suminto, Penerbit LP3ES, Tahun 1985)

Snouck Hurgronje (SH) Arsitek Politik Islam Hindia Belanda
Dasar pemikiran SH.

• Musuh Kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik
• SH membedakan Islam dalam artu “ibadah” dengan Islam dalam arti “kekuatan sosial politik”. Dengan membagi masalah Islam atas tiga katagori : 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan dan 3. Bidang politik; dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan masalah yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Politiek, atau kebijaksanaan pemerintahan kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia.
• Politik Islam yang menurut SH yaitu 1. Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. 2. Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan. 3. Tiada satupun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.
• Prinsip politik Islam SH di bidang kemasyarakatan adalah menggalakan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda demi kelestarian penjajahannya. Ini dikenal dengan Asosiasi Kebudayaan ( Istilah Asosiasi mengandung maksud mengikat daerah jajahan dengan negeri penjajah) . SH adalah seorang yang mendambakan kesatuan antara Indonesia dan Belanda dalam satu ikatan Belanda Raya.
• Dalam rangka menerapkan politik asosiasi SH memprakarsai pendidikan anak-anak bangsawan. Pada tahun 1890 ia memperoleh murid pertama Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat (Hoesein Djajadiningrat) (lahir 1877), anak Bupati Serang yang dengan susah payah berhasil ditempatkan di sekolah Belanda (ELS dan HBS) setelah diubah namanya menjadi Willem van Banten .
• SH optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama islam dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus di imbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi. Maka pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia
• Tentang Mukimin Haji dan Kota Makkah, SH menyimpulkan, “ di kota Makkah inilah terletak jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara, yang setiap detik selalu memompakan darahsegar ke seluruh tubuh penduduk muslimin di Indonesia”. Usulan SH kepada para pejabat kolonial, yakni dengan cara mengalirkan semangat pribumi ke arah lain. “ Setiap langkah pribumi menuju kebudayaan kita, berarti menjauhkan dari keinginan untuk naik haji” .

Kantoor voor Inlandsche zaken
Kalau SH dinilai sebagai peletak dasar politik Islam pemerintahan kolonial Hindia Belanda, maka Kantoor voor Inlandsche zaken merupakan alat untuk melaksanakan ide SH tersebut. Kantoor voor Inlandsche zaken – yang berwenang memberikan nasehat kepada pemerintahan dalam masalah pribumi- berdiri sejak tahun 1899 yang tahun di ambang fajar kedatangan Etische Politiek .
Jabatan Penasehat atau Komisaris Urusan Pribumi dipegang oleh : 1. Dr.C.Snouck Hurgronje (1899-1906); 2. Dr.G.A.J. Hazeu (adalah murid dari SH) (1907-1913) dan 1917-1920; 3. Dr.D.A. Rinkes (1914-1916); 4. R.A. Kern (1921-1922 dan 1924-1926); 5. E.Gobbe (1923 dan 1927-1937); dan Dr.G.F.Pijper (1937-1942) .

Catatan lain :
Analisa SH tentang potensi pribumi dan teorinya tentang pemisahan Islam dari unsur politik itu ternyata kemudian tidak sejalan dengan perkembangan situasi kondisi pribumi, terutama pada duapuluh tahun terakhir (setelah tahun 1913-pen). Sementara orang mengambinghitamkan Gubernur Jendral Idenburg, yang merestui berdirinya Sarekat Islam (SI) dengan istilah “Salah Idenburg” bagi pengertian SI. Namun suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah, bahwa “ gerakan kebangkitan di Indonesia mempunyai perkembangan tersendiri, meskipun kadang-kadang dipengaruhi oleh gerakan reformasi di negara lain.”

Gerakan Pan Islam
Pemerintah Hindia Belanda memandang bahaya Pan Islam datang dari luar melalui para jemaah haji . Pengertian Pan Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Kekhawatiran negara-negara penjajah terhadap Pan Islam memang beralasan, apalagi pada waktu meletusnya Perang Dunia pertama negara Turki terlibat perang bersama Jerman melawan sekutu. Turki mencanangkan perang suci.
Pada awal Perang Dunia Pertama cukup banyak selebaran yang bertujuan menggalakan perang suci melawan penguasa-penguasa kafir di negeri Islam. Salah satunya selebaran di temukan di terusan Suez, kemudian intisarinya di kerim ke Duta Besar Inggris di Den Haag (Lihat Lampiran IV-dalam buku ini) .